BANDUNG - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada hari Rabu (14/7), dimana sedang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan kelas menjadi Kantor Imigrasi Khusus. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agus meninjau secara langsung pelaksanaan pelayanan Keimigrasian baik untuk WNI maupun WNA serta sarana dan prasarana secara umum maupun khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian, dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Fillianto Akbar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung beserta Jajaran Pejabat Struktural.
“Saya mengapresiasi setiap inovasi dan semangat kerja jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung walau ditengah keterbatasan sarana dan prasarana, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan yang dibutuhkan”, ujar Menteri Imipas. inovasi layanan yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung antara lain Maung Riung, Maung BAP Virtual, Maung Lembur (Imigrasi Bandung Pelayanan Hari Libur), Maung Empatik, Maung Wani (Imigrasi Bandung Bagi Warga Negara Asing), dan Maung Ngampus
Melihat perkembangan populasi dan kepadatan wilayah yang cukup pesat, serta rencana tata kota bandung yang akan membangun jembatan layang hingga Jl. Surapati dan akan mempersempit lahan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, maka urgensi relokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang telah berdiri sejak 19 Maret 1983, sangat memerlukan dukungan Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung dan instansi terkait. “Melihat animo masyarakat kota Bandung atas pelayanan Kantor Imigrasi yang sudah sangat baik juga memerlukan peningkatan sarana dan prasarana, maka dapat dibangun unit layanan keimigrasian seperti ImiLounge di mal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik”, ungkap Menteri Imipas.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga telah memberikan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah setempat di 6 (enam) wilayah kerjanya yaitu Unit Layanan Paspor (ULP) Miko Mall Bandung di Kota Bandung, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Subang, MPP Kota Bandung, MPP Sabilulungan Kabupaten Bandung, MPP Kota Cimahi dan MPP Kabupaten Sumedang. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga terus berupaya menebar manfaat dan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pelaksanaan Bakti Sosial di sekitar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung setiap pekannya.
Merujuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Migran (TPPM) yang masih marak saat ini, Menteri Imipas menekankan perlunya peran Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa ) dan program Desa Binaan Imigrasi yang lebih ditingkatkan, dimana secara rutin dilakukan sosialisasi pencegahan TPPO dan TPPM kepada masyarakat di daerah yang rawan terjadi TPPO dan TPPM dimaksud. Menteri Imipas selalu memberikan penguatan kepada jajaran Imigrasi melalui Plt. Direktur Jenderal Imigrasi agar setiap petugas pelayanan harus dapat mengenal betul masyarakat yang datang dalam pengajuan permohonan Paspor dan melakukan pendalaman yang menyeluruh guna meminimalisasi oknum ataupun calon korban TPPO daan TPPM.
Pencegahan TPPO dan TPPM juga dilakukan melalui penangguhan penerbitan Paspor yang dilakukan setelah dilakukan wawancara mendalam dan analisis terhadap tujuan keberangkatan, guna memastikan pemohon tidak menjadi korban perdagangan orang atau migran ilegal. Langkah tegas ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari risiko eksploitasi.Ditulis Oleh: Shena Fajar Wijaya, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung
