BANDUNG – Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar Uji Publik Jabatan Fungsional Analis HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, di Aula Soepomo. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Novita Ilmaris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jawa Barat, Andrieansjah, Kepala Bidang HAM, Hasbullah, serta perwakilan dari Pemkot Bandung, Pemkab Bandung, dan beberapa unsur terkait lainnya secara hybrid.
Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andrieansjah. Dalam sambutannya, Andrieansjah menekankan pentingnya peningkatan pelayanan HAM dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenkumham. "Melalui berbagai program dan kegiatan, Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Penguatan HAM (P5HAM) di Indonesia. Salah satu upaya konkrit yang kita lakukan adalah dengan terus meningkatkan pelayanan HAM dan kualitas sumber daya manusia di dalamnya," jelas Andrieansjah di hadapan para peserta.
Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Novita Ilmaris, dalam sambutannya menekankan bahwa pembentukan Jabatan Fungsional Analis HAM merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan HAM yang lebih efektif dan profesional. “Pembentukan Jabatan Fungsional Analis HAM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas perumusan, analisis, dan evaluasi HAM. Uji publik yang dilakukan menegaskan pentingnya jabatan ini dalam mendukung P5HAM melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan kebijakan, pengembangan karier ASN, serta penguatan kolaborasi antar lembaga,” kata Novita.
Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan seluruh peserta, termasuk perwakilan dari Pemkot Bandung, Pemkab Bandung, dan perwakilan dari JFT penyuluh hukum dan analis hukum. Para peserta berdiskusi secara mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan Jabatan Fungsional Analis HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta bagaimana jabatan ini dapat memperkuat implementasi HAM di berbagai tingkat pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, Kemenkumham Jabar berharap agar ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Analis HAM dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung upaya penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Penekanan terhadap penguatan kolaborasi lintas lembaga juga menjadi salah satu poin penting yang disoroti dalam uji publik ini.
