Tugas Dan Fungsi

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 49
(1) Kanim Kelas I TPI membawahi TPI pada wilayah
kerjanya.
(2) Kanim Kelas I TPI terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Keimigrasian; dan
e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.
Pasal 50
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan
keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia,
administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal
serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi
kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara,
dan rumah tangga.

Pasal 51
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan;
b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
dan
d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan
rumah tangga.
Pasal 52
Subbagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Urusan Kepegawaian;
b. Urusan Keuangan; dan
c. Urusan Umum.
Pasal 53
(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata
usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan
rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.
Pasal 54
Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan
pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.
Pasal 55
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang
lalu lintas keimigrasian;
b. pelayanan paspor;
www.peraturan.go.id
2018, No.916
-20-
c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang
asing;
d. pelayanan pas lintas batas;
e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
Pasal 56
Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas:
a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan; dan
b. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian.
Pasal 57
(1) Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai
tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana,
pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana
paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.
(2) Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan rencana,
pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di
bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen
keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar,
penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar
terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah
Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas
melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.
Pasal 59
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang
izin tinggal dan status keimigrasian;
www.peraturan.go.id
2018, No.916
-21-
b. pelayanan izin tinggal;
c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status
keimigrasian;
d. pelayanan izin masuk kembali;
e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan
dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan
ganda.
Pasal 60
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:
a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian; dan
b. Subseksi Status Keimigrasian.
Pasal 61
(1) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan rencana,
pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.
(2) Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan rencana,
pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di
bidangpemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih
status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan
kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan
keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian,
dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
Pasal 62
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan
sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.
www.peraturan.go.id
2018, No.916
-22-
Pasal 63
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang
pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem
teknologi dan informasi keimigrasian;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
keimigrasian;
c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan
informasi keimigrasian;
d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi
publik keimigrasian; dan
e. pelaksanaan hubungan masyarakatdan kerjasama antar
instansi.
Pasal 64
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
terdiri atas:
a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.
Pasal 65
(1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai
tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana,
pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di
bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan
sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
(2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan
rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan
komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan
masyarakat, dan kerjasama antar instansi.
www.peraturan.go.id
2018, No.916
-23-
Pasal 66
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai
tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan,
intelijen dan penindakan keimigrasian.
Pasal 67
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang
intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan
keimigrasian;
c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen
keimigrasian;
d. penyajian informasi produk intelijen;
e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan,
kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
h. pelaksanaan pemulangan orang asing.
Pasal 68
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:
a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.
Pasal 69
(1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan rencana,
pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di
bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen
keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian,
penyajian informasi produk intelijen, pengamanan
personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan
instalasi vital keimigrasian
www.peraturan.go.id
2018, No.916
-24-
(2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan rencana,
pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di
bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan
administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.